Ahad, 14 Juni 2015 | Kaum Perempuan Masjid Al-Hidayah gelar baksos bazaar murah

Gambar-gambar di atas adalah suasana di sela-sela kegiatan baksos bazaar murah jelang Ramadhan 2015, Ahad (14/6) pagi, di halaman masjid. Pengurus humas Mesjid Al-Hidayah Darisman Broto (ketiga kiri) berfoto bareng dengan Bimas dari Polsek Kebayoran Lama (kedua kiri) dan Kapolsek Kebayoran Lama.

Ada tujuh jenis kupon yang dibagikan panitia pelaksana baksos bazaar murah tahun ini, yaitu: Beras 370 kupon, Minyak 370

kupon, Gula 370

kupon, Mie 295

kupon, Sirup 251

kupon, SKM 131

kupon, dan Mentega 113

kupon.

Bazaar murah ini menjual harga beras untuk 5 kilogram 40 ribu rupiah, minyak goreng 9 ribu, gula pasir 10 ribu rupiah, mie instan 5 bungkus 7500, sirup Marjan 14000, SKM Gold 9500, dan mentega 4000. Pakaian layak juga meramaikan bazaar murah, kurang lebih 800 potong. Ada juga buku pelajaran bekas.

Sekitar empatpuluh orang dilibatkan menjadi voluntir untuk pelaksanakan baksos ini. Baksos mengundang ketua RT 14 dan RT 01. Juga bapak kepala sekolah SD tapi berhalangan hadir. Pun hadir Kapolsek dan beberapa personil kepolisian sektor Kebayoran Lama.

Semoga pengkhidmatan kepada warga masyarakat sekitar masjid yang tulus dan sederhana ini mendapatkan ridha Allah swt.. Aamiin.

PENGURUS Lajnah Imaillah Kebayoran Rita Farida, Imas Kartini​, & Jihan Syaffina​ foto bareng dengan Ibu Negara (first lady) Sinta Nuriyah-Wahid di Senayan, Jakarta, Sabtu (20/6).

diskusi bulanan JAI Kebayoran untuk Mei 2015

ADA kabar dari Sekretaris Ummur Kharijiah JAI Kebayoran Darisman Broto bahwa diksusi bulanan JAI Kebayoran pada Mei ini akan menghadirkan narasumber dari Maarif Institute, namanya Fajar Reza-ul-Haq.

Acara diskusi akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei, hari Sabtu mendatang.

Kesedian Fajar Reza-ul-Haq menjadi narasumber sudah didapat saat Darisman dan Sektab Fazl-e-Mujeeb menjumpainya di Jakarta Selatan, Rabu (29/5) lalu.

Tema diskusi adalah “Politik Kebhinekaan di Indonesia: Tantangan dan Harapan.” Tema diambil dari salah satu terbitan jurnal milik Maarif Institute.

_
Keterangan gambar: Darisman (kiri) dan Mujeeb (kanan) mengapir Fajar Reza-ul-Haq di Maarif Institute Jakarta Selatan.

diskusi bulanan JAI Kebayoran untuk Mei 2015

ADA kabar dari Sekretaris Ummur Kharijiah JAI Kebayoran Darisman Broto bahwa diksusi bulanan JAI Kebayoran pada Mei ini akan menghadirkan narasumber dari Maarif Institute, namanya Fajar Reza-ul-Haq.

Acara diskusi akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei, hari Sabtu mendatang.

Kesedian Fajar Reza-ul-Haq menjadi narasumber sudah didapat saat Darisman dan Sektab Fazl-e-Mujeeb menjumpainya di Jakarta Selatan, Rabu (29/5) lalu.

Tema diskusi adalah “Politik Kebhinekaan di Indonesia: Tantangan dan Harapan.” Tema diambil dari salah satu terbitan jurnal milik Maarif Institute.

_
Keterangan gambar: Darisman (kiri) dan Mujeeb (kanan) mengapir Fajar Reza-ul-Haq di Maarif Institute Jakarta Selatan.

Kronologi penutupan paksa Masjid Al-Furqon Kampung Gadel, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya

image

MASJID Al-Furqon dibangun oleh anggota Jemaat Ahmadiyah yang berada di lingkungan RT 03, RW 04, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Di desa tersebut terdapat sebanyak 141 anggota Jemaat Ahmadiyah. Pada awal pembangunan tahun 1998, bangunan hanya berupa panggung yang terbuat dari kayu. Masjid pernah mengalami perusakan oleh massa yang tak dikenal oleh warga setempat pada tahun 2000.

Pada bulan Okotober 2014, anggota Jemaat Ahmadiyah berinisiatif merenovasi Masjid dengan bangunan permanen, proses renovasi telah diketahui oleh aparat desa dan tidak ada masalah meski kemudian saat berjalannya renovasi pihak pemerintah desa dan unsur Muspika tidak menyenangi pembangunan ini dan meminta agar pembangunan dihentikan. Renovasi terus dilanjutkan mengingat kebutuhan anggota Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan ibadah di Masjid sangat mendesak karena bangunan sebelumnya tidak memadai untuk kegiatan ibadah sebagai kewajiban seorang yang beriman.

Proses renovasi masjid yang semula berukuran 4 kali 8 meter diperluas menjadi 5 kali 10 meter karena untuk menampung lebih banyak jamaah. Hari Rabu, 11 Maret 2015, semua unsur Muspika datang ke Desa Kersamaju supaya menghentikan pembangunan selain diminta agar dihentikan pembangunannya. Amil Desa dan ketua Karang Taruna meminta agar masjid dikembalikan pada ukuran semula. Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Jafar Ahmad yang membina jemaat Kersamaju disuruh keluar dari ruangan, tidak boleh menghadiri pertemuan dengan alasan Jafar Ahmad bukan warga Dusun Gadel Desa Kersamaju.

<strong>Kronologi Penyegelan Masjid Al Furqon tanggal 31 Maret 2015</strong>

Senin, 30 Maret 2015, pukul 11.00 WIB, datang anggota Satpol PP sebanyak 2 mobil kijang dengan menyatakan alasan pada pihak Jemaat Ahmadiyah bahwa mereka mendapat tugas untuk menghentikan pembangunan masjid.

Satpol PP tidak memperlihatkan surat tugas saat kedatangan tersebut. Satpol PP tidak memberikan kesempatan bertanya pada anggota ataupun pengurus Jemaat Ahmadiyah Kersamaju dan memyatakan bahwa penghentian pembangunan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Saat pengurus Jemaat Ahmadiyah mendatangi Kepala Desa dan meminta agar masalah Ahmadiyah dimusyawarahkan, kepala desa menyatakan bahwa sore hari akan diadakan pertemuan di Kejaksaan dan ia menegaskan bahwa seluruh pihak terkait akan dilibatkan. Namun dalam kenyataannya, pertemuan di Kejaksaan pada tanggal 30 Maret 2015, Jemaat Ahmadiyah tidak menerima undangan. Saat hal ini kembali dikonfirmasi, Kepala Desa Kersamaju menyatakan bahwa mungkin pihak Jemaat Ahmadiyah akan diundang seminggu kemudian.

Pada sore hari, 2 Intel dari polres, sekitar pukul 15.00 WIB, datang ke lokasi. Hingga malam hari suasana kondusif.

Selasa, 31 Maret 2015, salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah mendapat informasi bahwa kepala dusun mendapat perintah dari kepala desa agar datang ke Kampung Gadel tempat di mana Masjid Al-Furqon berada dengan memakai seragam.

Salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah lainnya menyatakan bahwa ia menerima informasi dari Satpol PP bahwa akan ada ‘pihak ketiga’ yang datang menyegel Masjid, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga tersebut.

Aparat kepolisian telah berada di lokasi sekitar pukul 06.00 WIB dan pengurus maupun anggota Jemaat Ahmadiyah tidak mengetahui bahwa akan ada penyegelan Masjid.

Pukul 08.30 WIB, Satpol PP datang langsung menyegel Masjid dan pihak aparat kepolisian yang berjaga dengan senjata lengkap anti huru-hara memberi jalan bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugas. Pihak Jemaat Ahmadiyah tidak sedikitpun diberi kesempatan untuk bertanya dan mengajukan keberatan.

Dalam segel yang dilakukan oleh Satpol PP, tertulis penyegelan dilakukan karena pembangunan tidak memiliki IMB, Satpol PP datang tanpa memperlihatkan surat tugas. Pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Kabupaten Tasikmalaya bahkan mengusir setiap orang yang datang dari luar Kersamaju, mubaligh yang membina anggota Jemaat Ahmadiyah Kersamaju diusir oleh kapolres dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan ia tidak sedikitpun memberi kesempatan untuk berbicara atau sekedar mengajukan pertanyaan.

Ketua Satpol PP Imam Ghozali memperingatkan bagi siapapun yang coba-coba membuka segel ia mengancam akan mempidanakan.

Satpol PP memaksa pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk menandatangani berita acara penyegalan, pengurus yang menandatangi berita acara tidak mengetahui lengkap isi berita acara dan salinan berita acara tersebut tidak diberikan kepada pihak Jemaat Ahmadiyah Kersamaju.

Pihak FKUB yang menemui anggota Jemaat Ahmadiyah Kersamaju merasa heran dengan adanya penyegelan Masjid karena selama ini Jemaat Ahmadiyah hidup rukun dengan warga sekitar dan masjid yang kini dibangunpun bertujuan untuk digunakan bersama sebagai tempat ibadah karena di lingkungan sekitar belum ada masjid sebagai sarana ibadah dan pedidikan agama bagi warga baik warga anggota Jemaat Ahmadiyah maupun Non Ahmadi.

Apakah semua bangunan di Dusun Gadel—khususnya—dan Kersamaju
umumnya milik masyarakat, rumah ataupun masjid ber-IMB?  Jika tidak ber-IMB, untuk Ahmadiyah-pun
aturannya yang umum saja. Tetapi jika Jemaat Ahmadiyah harus mengurus IMB maka
Jemaat Ahmadiyah akan mengurus IMB namun jangan dipersulit. Jemaat Ahmadiyah di
Kampung Gadel Desa Kersamaju, 3 bulan yang lalu, sudah mengurus IMB, sudah
mengambil formulir dari Dinas Tata Kota sudah diisi namun ketika mau diminta
tandatangan, kepala desa tidak bersedia menandatangani. Padahal, syarat untuk
mendapatkan IMB harus ada tanda-tangan kepada desa, tanda-tanda kepala
kecamatan, baru mendapat izin dari Dinas Tata Kota.

Sumber: JAI Priatim

Kronologi penutupan paksa Masjid Al-Furqon Kampung Gadel, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya

image

MASJID Al-Furqon dibangun oleh anggota Jemaat Ahmadiyah yang berada di lingkungan RT 03, RW 04, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Di desa tersebut terdapat sebanyak 141 anggota Jemaat Ahmadiyah. Pada awal pembangunan tahun 1998, bangunan hanya berupa panggung yang terbuat dari kayu. Masjid pernah mengalami perusakan oleh massa yang tak dikenal oleh warga setempat pada tahun 2000.

Pada bulan Okotober 2014, anggota Jemaat Ahmadiyah berinisiatif merenovasi Masjid dengan bangunan permanen, proses renovasi telah diketahui oleh aparat desa dan tidak ada masalah meski kemudian saat berjalannya renovasi pihak pemerintah desa dan unsur Muspika tidak menyenangi pembangunan ini dan meminta agar pembangunan dihentikan. Renovasi terus dilanjutkan mengingat kebutuhan anggota Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan ibadah di Masjid sangat mendesak karena bangunan sebelumnya tidak memadai untuk kegiatan ibadah sebagai kewajiban seorang yang beriman.

Proses renovasi masjid yang semula berukuran 4 kali 8 meter diperluas menjadi 5 kali 10 meter karena untuk menampung lebih banyak jamaah. Hari Rabu, 11 Maret 2015, semua unsur Muspika datang ke Desa Kersamaju supaya menghentikan pembangunan selain diminta agar dihentikan pembangunannya. Amil Desa dan ketua Karang Taruna meminta agar masjid dikembalikan pada ukuran semula. Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Jafar Ahmad yang membina jemaat Kersamaju disuruh keluar dari ruangan, tidak boleh menghadiri pertemuan dengan alasan Jafar Ahmad bukan warga Dusun Gadel Desa Kersamaju.

<strong>Kronologi Penyegelan Masjid Al Furqon tanggal 31 Maret 2015</strong>

Senin, 30 Maret 2015, pukul 11.00 WIB, datang anggota Satpol PP sebanyak 2 mobil kijang dengan menyatakan alasan pada pihak Jemaat Ahmadiyah bahwa mereka mendapat tugas untuk menghentikan pembangunan masjid.

Satpol PP tidak memperlihatkan surat tugas saat kedatangan tersebut. Satpol PP tidak memberikan kesempatan bertanya pada anggota ataupun pengurus Jemaat Ahmadiyah Kersamaju dan memyatakan bahwa penghentian pembangunan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Saat pengurus Jemaat Ahmadiyah mendatangi Kepala Desa dan meminta agar masalah Ahmadiyah dimusyawarahkan, kepala desa menyatakan bahwa sore hari akan diadakan pertemuan di Kejaksaan dan ia menegaskan bahwa seluruh pihak terkait akan dilibatkan. Namun dalam kenyataannya, pertemuan di Kejaksaan pada tanggal 30 Maret 2015, Jemaat Ahmadiyah tidak menerima undangan. Saat hal ini kembali dikonfirmasi, Kepala Desa Kersamaju menyatakan bahwa mungkin pihak Jemaat Ahmadiyah akan diundang seminggu kemudian.

Pada sore hari, 2 Intel dari polres, sekitar pukul 15.00 WIB, datang ke lokasi. Hingga malam hari suasana kondusif.

Selasa, 31 Maret 2015, salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah mendapat informasi bahwa kepala dusun mendapat perintah dari kepala desa agar datang ke Kampung Gadel tempat di mana Masjid Al-Furqon berada dengan memakai seragam.

Salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah lainnya menyatakan bahwa ia menerima informasi dari Satpol PP bahwa akan ada ‘pihak ketiga’ yang datang menyegel Masjid, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga tersebut.

Aparat kepolisian telah berada di lokasi sekitar pukul 06.00 WIB dan pengurus maupun anggota Jemaat Ahmadiyah tidak mengetahui bahwa akan ada penyegelan Masjid.

Pukul 08.30 WIB, Satpol PP datang langsung menyegel Masjid dan pihak aparat kepolisian yang berjaga dengan senjata lengkap anti huru-hara memberi jalan bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugas. Pihak Jemaat Ahmadiyah tidak sedikitpun diberi kesempatan untuk bertanya dan mengajukan keberatan.

Dalam segel yang dilakukan oleh Satpol PP, tertulis penyegelan dilakukan karena pembangunan tidak memiliki IMB, Satpol PP datang tanpa memperlihatkan surat tugas. Pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Kabupaten Tasikmalaya bahkan mengusir setiap orang yang datang dari luar Kersamaju, mubaligh yang membina anggota Jemaat Ahmadiyah Kersamaju diusir oleh kapolres dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan ia tidak sedikitpun memberi kesempatan untuk berbicara atau sekedar mengajukan pertanyaan.

Ketua Satpol PP Imam Ghozali memperingatkan bagi siapapun yang coba-coba membuka segel ia mengancam akan mempidanakan.

Satpol PP memaksa pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk menandatangani berita acara penyegalan, pengurus yang menandatangi berita acara tidak mengetahui lengkap isi berita acara dan salinan berita acara tersebut tidak diberikan kepada pihak Jemaat Ahmadiyah Kersamaju.

Pihak FKUB yang menemui anggota Jemaat Ahmadiyah Kersamaju merasa heran dengan adanya penyegelan Masjid karena selama ini Jemaat Ahmadiyah hidup rukun dengan warga sekitar dan masjid yang kini dibangunpun bertujuan untuk digunakan bersama sebagai tempat ibadah karena di lingkungan sekitar belum ada masjid sebagai sarana ibadah dan pedidikan agama bagi warga baik warga anggota Jemaat Ahmadiyah maupun Non Ahmadi.

Apakah semua bangunan di Dusun Gadel—khususnya—dan Kersamaju
umumnya milik masyarakat, rumah ataupun masjid ber-IMB?  Jika tidak ber-IMB, untuk Ahmadiyah-pun
aturannya yang umum saja. Tetapi jika Jemaat Ahmadiyah harus mengurus IMB maka
Jemaat Ahmadiyah akan mengurus IMB namun jangan dipersulit. Jemaat Ahmadiyah di
Kampung Gadel Desa Kersamaju, 3 bulan yang lalu, sudah mengurus IMB, sudah
mengambil formulir dari Dinas Tata Kota sudah diisi namun ketika mau diminta
tandatangan, kepala desa tidak bersedia menandatangani. Padahal, syarat untuk
mendapatkan IMB harus ada tanda-tangan kepada desa, tanda-tanda kepala
kecamatan, baru mendapat izin dari Dinas Tata Kota.

Sumber: JAI Priatim

Press Release Tanggapan Ahmadiyah Priangan Timur Atas Pernyataan Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

[email protected]

Subject: Press Release Ahmadiyah Priangan Timur

Press Release Tanggapan Ahmadiyah Priangan Timur Atas Pernyataan Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

Kabar Priangan edisi Jumat (20/3), hal. 5, menurunkan berita berjudul: Tim Penanganan JAI Banjar Gelar Pertemuan.

Berikut tanggapan kami:

1. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar seharusnya mencari solusi untuk memenuhi hak-hak beragama warga Ahmadiyah di Kota Banjar. Sekecil apa pun warga Ahmadiyah di Kota Banjar, mereka adalah warga masyarakat Kota Banjar dan warga Bangsa Indonesia. Mereka berhak mendapatkan hak beragama mereka sebagaimana dijamin oleh negara dan konstitusi UUD 1995.

2. Pertemuan Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar, Kamis (19/3), bukan/tidak mencari solusi  untuk memenuhi hak  warga Ahmadiyah mendapatkan hak-hak beragamanya. Pertemuan itu hanya mengintimidasi warga Ahmadiyah agar tunduk pada Keputusan Walikota Banjar yg membekukakn Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar. Masa, Pertemuan antara Tim Penangangan JAI Kota Banjar dengan JAI Kota Banjar menghadirkan massa FPI. Masa, yang ditanya setuju Ahmadiyah tunduk pada keputusan Walikoa, massa FPI. Seharusnya yg ditanya Ahmadiyah. Dan seharusnya pertemuan itu berlangsung tertutup, menampung sebanyak-banyaknya aspirasi dari Ahmadiyah kemudian dicarikan jalan keluarnya yg seadil-adilnya. Sudah 3 tahun hak beragama warga Ahmadiyah di Kota Banjar di pasung Pemerintah Kota Banjar.

3. Ahmadiyah Kota Banjar jelas menolak Keputusan Walikota Banjar tahun 2011 yg membekukakan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar. Keputusan itu bertentangan dengan SKB dan UUD 1945.

4. Yang mengatur relasi Ahmadiyah dan masyarakat sudah ada SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI tahun 2008. SKB adalah keputusan tertinggi Pemerintah RI. Pemerintah Daerah – dalam hal ini Walikota Banjar, tidak perlu membuat peraturan baru, tinggal berpedoman dan melaksanakan SKB.

5. Jika Ahmadiyah shalat berjamaah dibekuka, dianggap meresahkan msayarakat, kelompok intoleran radikal anarkis yg selama ini menentang Ahmadiyah dan merusak masjid Ahmadiyah juga harus dibekukan, karena SKB bukan hanya untuk Ahmadiyah tapi juga untuk masyarakat khususnya masyarakat intoleran radikal anarkis. Kalau Ahmadiyah shalat dilarang, yang intoleran radikal anarkis merusak masjid dibiarkan, itu sama saja dengan membiarkan inteloransi dan radikalisme tumbuh berkembang. Dan aneh juga, masa orang shalat dilarang, sementara intoleransi, radkalisme dan anarkisme dibiarkan.

6. Ahmadiyah adalah organisasi legal formal berbadan hukum dgn SK Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 Tgl.13-3-1953, Tambahan berita negara RI, tanggal 31 Maret 1953, nomor 26. Selama badan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia belum dicabut, Jemaat Ahmadiyah Indonesia akan tetap eksis termasuk di Kota Banjar, karena Banjar bagian integral dari NKRI.

Terimakasih.

Salam dan hormat:
H. Muhammad Syaeful Uyun
(Mubaligh Ahmadiyah Priangan Timur

Press Release Tanggapan Ahmadiyah Priangan Timur Atas Pernyataan Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

[email protected]

Subject: Press Release Ahmadiyah Priangan Timur

Press Release Tanggapan Ahmadiyah Priangan Timur Atas Pernyataan Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

Kabar Priangan edisi Jumat (20/3), hal. 5, menurunkan berita berjudul: Tim Penanganan JAI Banjar Gelar Pertemuan.

Berikut tanggapan kami:

1. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar seharusnya mencari solusi untuk memenuhi hak-hak beragama warga Ahmadiyah di Kota Banjar. Sekecil apa pun warga Ahmadiyah di Kota Banjar, mereka adalah warga masyarakat Kota Banjar dan warga Bangsa Indonesia. Mereka berhak mendapatkan hak beragama mereka sebagaimana dijamin oleh negara dan konstitusi UUD 1995.

2. Pertemuan Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar, Kamis (19/3), bukan/tidak mencari solusi  untuk memenuhi hak  warga Ahmadiyah mendapatkan hak-hak beragamanya. Pertemuan itu hanya mengintimidasi warga Ahmadiyah agar tunduk pada Keputusan Walikota Banjar yg membekukakn Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar. Masa, Pertemuan antara Tim Penangangan JAI Kota Banjar dengan JAI Kota Banjar menghadirkan massa FPI. Masa, yang ditanya setuju Ahmadiyah tunduk pada keputusan Walikoa, massa FPI. Seharusnya yg ditanya Ahmadiyah. Dan seharusnya pertemuan itu berlangsung tertutup, menampung sebanyak-banyaknya aspirasi dari Ahmadiyah kemudian dicarikan jalan keluarnya yg seadil-adilnya. Sudah 3 tahun hak beragama warga Ahmadiyah di Kota Banjar di pasung Pemerintah Kota Banjar.

3. Ahmadiyah Kota Banjar jelas menolak Keputusan Walikota Banjar tahun 2011 yg membekukakan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar. Keputusan itu bertentangan dengan SKB dan UUD 1945.

4. Yang mengatur relasi Ahmadiyah dan masyarakat sudah ada SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI tahun 2008. SKB adalah keputusan tertinggi Pemerintah RI. Pemerintah Daerah – dalam hal ini Walikota Banjar, tidak perlu membuat peraturan baru, tinggal berpedoman dan melaksanakan SKB.

5. Jika Ahmadiyah shalat berjamaah dibekuka, dianggap meresahkan msayarakat, kelompok intoleran radikal anarkis yg selama ini menentang Ahmadiyah dan merusak masjid Ahmadiyah juga harus dibekukan, karena SKB bukan hanya untuk Ahmadiyah tapi juga untuk masyarakat khususnya masyarakat intoleran radikal anarkis. Kalau Ahmadiyah shalat dilarang, yang intoleran radikal anarkis merusak masjid dibiarkan, itu sama saja dengan membiarkan inteloransi dan radikalisme tumbuh berkembang. Dan aneh juga, masa orang shalat dilarang, sementara intoleransi, radkalisme dan anarkisme dibiarkan.

6. Ahmadiyah adalah organisasi legal formal berbadan hukum dgn SK Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 Tgl.13-3-1953, Tambahan berita negara RI, tanggal 31 Maret 1953, nomor 26. Selama badan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia belum dicabut, Jemaat Ahmadiyah Indonesia akan tetap eksis termasuk di Kota Banjar, karena Banjar bagian integral dari NKRI.

Terimakasih.

Salam dan hormat:
H. Muhammad Syaeful Uyun
(Mubaligh Ahmadiyah Priangan Timur

tamu Amrik main ke masjid

image

BERANGKAT dari “Gang Sekolah” Kebayoran, Muballigh Wilayah JAI DKI Jakarta Maulana Iskandar Ahmad Gumay pergi ke Masjid Al-Hidayah JAI cabang Depok di Sawangan. Maulana Gumay didampingi istrinya.

Di Sawangan, ada para pengurus badan-badan Kebayoran, yaitu Sekretaris Ummur Kharijiah Darisman Broto, Sekretaris Tabligh Fazel-e-Mujeeb, dan Nazim Isyaat MKAI Kebayoran Firdaus Mubarik, Sabtu (14/3) pagi.

Ternyata, Darisman dan Mujeeb berangkat dari rumahnya masing-masing ke Masjid Al-Hidayah Sawangan.

Di Sawangan, JAI kedatangan tamu-tamu asal negeri Paman Sam. Mereka terdiri dari enam laki-laki dan empat perempuan, ditambah satu orang yang merupakan ketua rombongan.

Kedatangan mereka didampingi Firdaus Mubarik dan seorang warga Ahmadi DKI Jakarta Rizka Argadianti Rahmah. Firdaus dan Rizka mendampingi rombongan tetamu via bis sejak dari Universitas Indonesia di Depok.

Ketua rombongan tamu mengatakan bahwa mereka berasal dari universitas di California Selatan. Mereka baru lulus dan sedang mempelajari agama-agama di Indonesia terutama agama minoritas.

Dalam kunjungan mereka ke Indonesia selama delapan hari ini, pun ketua rombongan mengatakan, mereka akan lanjut ke Yogyakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Rombongan disambut oleh Muballigh JAI Depok Maulana Farid Mahmud Ahmad dan Bapak Ketua Yendra beserta jajaran pengurusnya.

Selama acara berlangsung, hadirin didampingi Dokter Ghia Pratama Putra sebagai penerjemah dan Tauhid Tjakraadisoerja sebagai moderator. Acara diakhiri dengan doa, makan siang, ramah tamah, dan foto bersama.


Reporter: Darisman Broto
Foto: Darisman Broto, Firdaus Mubarik, & Abimanyu
Editor: Rahmat Ali

tamu Amrik main ke masjid

image

BERANGKAT dari “Gang Sekolah” Kebayoran, Muballigh Wilayah JAI DKI Jakarta Maulana Iskandar Ahmad Gumay pergi ke Masjid Al-Hidayah JAI cabang Depok di Sawangan. Maulana Gumay didampingi istrinya.

Di Sawangan, ada para pengurus badan-badan Kebayoran, yaitu Sekretaris Ummur Kharijiah Darisman Broto, Sekretaris Tabligh Fazel-e-Mujeeb, dan Nazim Isyaat MKAI Kebayoran Firdaus Mubarik, Sabtu (14/3) pagi.

Ternyata, Darisman dan Mujeeb berangkat dari rumahnya masing-masing ke Masjid Al-Hidayah Sawangan.

Di Sawangan, JAI kedatangan tamu-tamu asal negeri Paman Sam. Mereka terdiri dari enam laki-laki dan empat perempuan, ditambah satu orang yang merupakan ketua rombongan.

Kedatangan mereka didampingi Firdaus Mubarik dan seorang warga Ahmadi DKI Jakarta Rizka Argadianti Rahmah. Firdaus dan Rizka mendampingi rombongan tetamu via bis sejak dari Universitas Indonesia di Depok.

Ketua rombongan tamu mengatakan bahwa mereka berasal dari universitas di California Selatan. Mereka baru lulus dan sedang mempelajari agama-agama di Indonesia terutama agama minoritas.

Dalam kunjungan mereka ke Indonesia selama delapan hari ini, pun ketua rombongan mengatakan, mereka akan lanjut ke Yogyakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Rombongan disambut oleh Muballigh JAI Depok Maulana Farid Mahmud Ahmad dan Bapak Ketua Yendra beserta jajaran pengurusnya.

Selama acara berlangsung, hadirin didampingi Dokter Ghia Pratama Putra sebagai penerjemah dan Tauhid Tjakraadisoerja sebagai moderator. Acara diakhiri dengan doa, makan siang, ramah tamah, dan foto bersama.


Reporter: Darisman Broto
Foto: Darisman Broto, Firdaus Mubarik, & Abimanyu
Editor: Rahmat Ali