PERWAKILAN jamaah muslim Ahmadiyyah di Indonesia (JAI) wilayah DKI Jakarta menghadiri undangan acara diskusi Focus Group Discussion (FGD) Center for the study of Religion and Culture (CSRC) di Wisma Syahida Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/3) pagi.

Hadir dari perwakilan JAI adalah Muballigh Wilayah Maulana Iskandar Ahmad Gumay beserta para pemuda dari JAI cabang Kebayoran Sekretaris Tabligh Fazzl-e-Mujeeb dan Sekretaris Ummur Kharijiah (Humas) Darisman Broto.

Selain Ahmadiyyah, hadir pula perwakilan dari umat Sunni, Syiah, Hindu, Buddha, Kristen, Katholik, Sikh, Kong Hu Chu (Matakin), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) serta kalangan intelektual muda dari Jaringan Islam Liberal (JIL).

Tema diskusi adalah “Pemetaan Konflik dan Peran Pesantren dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia serta Penanggulangan Konflik secara Damai.” Tema tersebut merupakan sebuah program untuk mendukung peran serta pesantren dalam mempromosikan hal asasi manusia dan resolusi konflik secara damai.

Tampil sebagai pemapar awal atau pembuka, sekaligus moderator, adalah Ahmad Gaus A.F..

Ahmad Gaus memaparkan bahwa di Indonesia terdapat heterogenitas sosial. Ia sebagai sumber kekuatan namun juga sumber konflik. Dibilang sumber kekuatan, ia mampu mempersubur multikurlturalisme, tolerasi, empati, dan perdamaian. Tapi sebagai sumber konflik, ia bisa memperkuat rasa kedaerahan, sukuisme, serta fanatisme keagamaan.

Sepanjang sejarah Indonesia, kita menikmati anugrah keragaman itu sebagai sumber kekuatan. Dari situ muncullah kebangkitan nasional yang kemudian melahirkan sumpah pemuda hingga berujung proklamasi sehingga merupakan memori kolektif bangsa.

Namun belakangan muncul riak-riak dalam masyarakat. Ada konflik dan atau kekerasan bernuansa etnik-agama di Ambon, Sambas, Sampit, hingga Poso. Terdapat pula serangan terhadap warga minoritas etnik dan agama yang terjadi pada etnik Tionghoa pada kerusuhan 1998 serta serangan atas jamaah muslim Ahmadiyyah di Kemang, Bogor; Ciparay, Cianjur, hingga Mataram, Nusa Tenggara Barat. Juga tak ketinggalan peristiwa penutupan gereja di berbagai kawasan, antara lain Banten–yakni Ciledug serta Pamulang–dan Bekasi, Jawa Barat; berikut dengan pelarangan pendirian gereja di Bekasi dan Depok, Jawa Barat.

Konflik, kekerasan, dan diskriminasi atas etnik-agama tersebut dipicu oleh, antara lain, minimnya sikap toleransi dan kentalnya prasangka di antara kelompok-kelompok itu.

Pertanyaannya adalah apa sesungguhnya faktor-faktor yang menyebabkan dan mendorong terjadinya konflik komunal dalam masyarakat kita. Karena, ini penting, untuk mengantisipasi sedini mungkin terulangnya kasus-kasus tersebut dan untuk mencari strategi yang paling tepat guna mengurangi dan mencegah terjadinya konflik dan kekerasan secara damai.

Berdasarkan itu, maka CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian awal berjudul “Pemetaan Analisis Konflik” sebagai program perdana dari program besar “Pesantren Untuk Perdamaian (PFP).

Di sela-sela penyampaian materi pokok diskusi, salah seorang hadirin, Ibu Fadillah dari JIL, menyampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu “bisu” dan “tidak bisa bicara”. Ayat-ayat suci tersebut “bicara” sesuai penafsirnya. Karenanya, ia perlu ditafsir ulang terutama pada ayat-ayat khusus atau tertentu.

Kemudian satu orang hadirin bernama Ibu Hajjah Zubaedah mengungkapkan konflik yang dialaminya dan itu bermula dari keluarganya sendiri. Ia dicap masyarakat sebagai muslim yang berpemahaman beda pada umumnya. Dia pelihara anjing. Sejak melepas pakaian jilbabnya, Hajjah Zubaedah dikucilkan oleh keluarga dan kemudian oleh lingkungannya.

Seorang pemeluk Sikh, dia kelahiran Medan, menyampaikan pengalamannya di dalam mendirikan rumah ibadah. Jamaah Sikh mendapat tekanan tokoh-tokoh masyarakat. Namun jamaah Sikh berhasil mendirikan rumah ibadah. Hal tersebut merupakan berkat dari silaturahmi yang dijalani jamaah Sikh. Dikatakannya bahwa Indonesia adalah surga. Ia jangan dirusak oleh kelompok-kelompok tertentu.

Dari JAI, Fazzl-e-Mujeeb menyampaikan tentang yang terjadi terhadap Ahmadiyyah. Mujeeb mengatakan bahwa konflik terhadap Ahmadiyyah adalah karena masalah politik dan kurangnya informasi.

Utusan dari Matakin, Ibu Dewi, mengatakan bahwa walau agamanya sudah diakui pemerintah tapi belum mendapat kesetaraan. Masih ada yang menganggap sama dengan Buddha.

Perwakilan dari Bimas Islam Kementerian Agama mengatakan bahwa agama-agama yang ada itu adalah bagai pohon-pohon bunga yang selalu kami siram dan kami rawat. Silakan yang lain bertumbuh dan berkembang.

Ahmad Nurcholis dari ICRP mengemukakan bahwa pesantren adalah sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Ia sebagai pusat ‘peace building’. Karenanya, lulusan pesantren itu lebih baik ‘wawasan kebangsaan’-nya ketimbang yg lain.

Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ada  Aminuddin Yakub. Yakub pernah mengikuti kajian-kajian dari Islam yang “aneh”, Syiah, Jamaah Tabligh. Dia mengaku “tidur” selama dua tahun di Paramadina bersama Cak Nur. Hingga akhirnya, Yakub “terjerumus” ke Komisi Fatwa MUI.

Yakub mengatakan, di dalam MUI, justru konfliknya lebih besar sebab ia merupakan kumpulan dari ormas-ormas yang berbeda aliran. Yakub juga pernah mengikuti organisasi bawah tanah NII atau N-sebelas atau Negara Islam Indonesia.

Dalam penelitiannya, untuk kasus Cikeusik, itu bukanlah konflik agama. Tapi lebih masalah ekonomi dan sosial. Kalaupun Muhammadiyah ada di situ maka akan dimusuhi di daerah yang keras.

Fatwa MUI tentang Ahmadiyah adalah sebagai jawaban pertanyaan umat utk penguatan aqidah internal umat Islam. Fatwa MUI Ahmadiyah bukan pemantik terjadinya konflik terhadap Ahmadiyah. MUI memahami warga Ahmadiyah secara sosial. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menungganginya melalui fatwa MUI tersebut sebagai justifikasi.

Dalam percakapannya dengan Habib Rizieq, Yakub menilai organisasinya toleran menjadi terlihat keras karena gerakan maupun jamaahnya yang kurang edukatif dalam hal agama. “Anda harus membereskan organisasi Anda di lapangan,” demikian Yakub memberi saran ke Rizieq.

Acara diskusi diakhiri dengan foto bareng, ramah tamah atau silaturahmi, dan makan siang bersama.

Tujuan CSRC mengadakan acara FGD adalah untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait akar-akar konflik komunal. Di samping itu, FGD penting untuk memahami situasi umum dan khusus tentang penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasai manusia di dalam masyarakat. Juga, ia mendiskusikan secara mendalam tentang strategi dan pola pencegahan dan penanganan konflik oleh para stakeholders.

Reporter dan foto: Darisman Broto; editor: Rahmat Ali. IslamKu.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *