Dari Admin: 22 takfiri

FirdausMubarik.com

DI satu sore saya ujug-ujug menerima pesan WhatsApp, Kominfo mengeluarkan edaran pada ISP untuk melakukan sensor terhadap 19 (kemudian menjadi 22) situs berhaluan Islam. Islam macam apa? Dua puluh dua situs ini bisa kita katakan tafsir Islam yang mengajarkan kekerasan atau setidaknya memaklumi kekerasan pada mereka yang berbeda pandangan. Yang berbeda ya sesat dan kafir, itu adalah platform bersama mereka.

Sudah lama saya gerah dengan situs-situs takfiri ini. La piye, mereka ini ada isu Ahmadiyah  bilang “aliran sesat menyesatkan”, gereja dituduh kristenisasi (sejarah Indonesia modern adalah Islamisasi), dan Syiah yang sudah ribuan tahun mereka bilang bukan Islam. Tiap hari komporin isu timur tengah. Beberapa situs bahkan khusus membahas sepak terjang perjuangan ISIS merebut wilayah Irak dan Suriah. Public Relation!

Menarik melihat pemberitaan serangan koalisi Arab terhadap pemberontak di Yaman. Mereka dengan jelas menggunakan kata Syiah Houtsi sebagai penyebutan kelompok pemberontak. Bisa disimpulkan situs-situs ini punya afiliasi ideologi yang kuat dengan ISIS, Arab Saudi dan Anti Syiah. Nah yang malu-malu mereka sebut adalah dukungan Amerika Serikat plus Israel dalam serangan koalisi Arab. Hanya kiblat.net yang memberitakan koalisi Arab Saudi – Israel – Amerika Serikat.

Saya pingin pites satu-satu situs ini. Bukan mencerahkan, malah bikin pembaca meluap-luap api kebencian. Tidak serta merta membaca akan menyebabkan tindakan kekerasan. Tapi jelas ada relasi mesra antara pelaku kekerasan dengan situs takfiri.

Tentu saya senang kalau situs ini lenyap. Jadi saya dukung edaran Kominfo tadi.

Tunggu dulu.

Masalahnya  Kominfo melakukan sensor sepihak, tanpa prosedur hukum jelas dan transparan. Hanya berbekal permintaan BNPT. Buat saya situs website layaknya buku dan koran adalah medium informasi warga. Disana ada hak-hak warga untuk memperoleh informasi yang benar dan berguna. Secara umum saya tidak setuju negara turut campur terlalu dalam atas apa yang – bisa dan tidak bisa –  dibaca, ditonton dan dinikmati oleh warga.

Mahkamah Konstitusi sudah mencabut kewenangan Kejaksaan Agung melakukan bredel atau penarikan buku. Kini mekanisme bredel masih bisa dilakukan, hanya saja harus melalui proses pengadilan.

Kasus-kasus sengketa media (TV, radio dan cetak) harus melalui mediasi atau uji etik Dewan Pers sebelum polisi menerapkan pasal pidana. Media online punya tabiat khusus, dengan adanya UU ITE sengketa media online bisa dipidanakan lewat pasal-pasal karet. Dan kekaretan UU ITE ini punya korban yang menumpuk.

Kembali lagi, saya tidak suka dengan dua puluh dua situs takfiri dan corong ISIS, dan saya percaya hidup lebih tenang tanpa mereka. Tetap, penutupan situs-situs harus memakai prosedur hukum yang jelas. Macam apa?

Pertama, situs-situs yang mengajarkan kekerasan secara langsung bisa dijerat dengan mekanisme “hate speech“, preseden ini pernah terjadi pada siaran radio yang menggerakkan konflik Rwanda. Dalam kasus terorisme ada banyak pasal bisa dimainkan oleh negara, dus bukan berarti mekanisme sidang bisa dilewati.

Kedua, situs yang memberikan fakta palsu bisa disentil lewat Dewan Pers, jika terbukti bersalah Dewan Pers bisa menjatuhkan peringatan hingga sangsi. Ini macam kasus siaran “Empat Mata” si Tukul Arwana. Situs kategori ini umumnya adalah metamorfosa tabloid-tabloid Islam era 2000’an.

Dua hal diatas harus melalui uji hukum yang jelas dan transparant. Pihak yang terancam sangsi harus memiliki kesempatan untuk membela diri dengan pantas.

Sementara situs-situs yang jualan ideologi harus dipandang sebagai musuh ideologis. Cara menghadapi ya dengan tulisan lagi. Biarkan masyarakat yang memilih ide-ide mana yang layak tumbuh berkembang di Indonesia.

Dan mengapa situs berbahaya diatas tidak bisa disensor begitu saja? Begini, manusia menurut ajaran Islam punya derajat lebih tinggi dari Malaikat. Bukan karena manusia lebih “baik” dari malaikat, tetapi karena manusia punya akal. Kemerdekaan manusia untuk memilik “baik” dan “buruk” inilah yang menjadikan ia istimewa. Memaksa manusia menjadi malaikat dengan serta-merta sejatinya merendahkan martabat manusia.

Selain itu sensor itu enggak efektif bung, ada banyak cara media ini akan kembali dengan cepat. Alih-alih membasmi peradaran mediatakfiri, negara bisa jadi malah memberi promosi gratis buat mereka.

Kronologi penutupan paksa Masjid Al-Furqon Kampung Gadel, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya

image

MASJID Al-Furqon dibangun oleh anggota Jemaat Ahmadiyah yang berada di lingkungan RT 03, RW 04, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Di desa tersebut terdapat sebanyak 141 anggota Jemaat Ahmadiyah. Pada awal pembangunan tahun 1998, bangunan hanya berupa panggung yang terbuat dari kayu. Masjid pernah mengalami perusakan oleh massa yang tak dikenal oleh warga setempat pada tahun 2000.

Pada bulan Okotober 2014, anggota Jemaat Ahmadiyah berinisiatif merenovasi Masjid dengan bangunan permanen, proses renovasi telah diketahui oleh aparat desa dan tidak ada masalah meski kemudian saat berjalannya renovasi pihak pemerintah desa dan unsur Muspika tidak menyenangi pembangunan ini dan meminta agar pembangunan dihentikan. Renovasi terus dilanjutkan mengingat kebutuhan anggota Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan ibadah di Masjid sangat mendesak karena bangunan sebelumnya tidak memadai untuk kegiatan ibadah sebagai kewajiban seorang yang beriman.

Proses renovasi masjid yang semula berukuran 4 kali 8 meter diperluas menjadi 5 kali 10 meter karena untuk menampung lebih banyak jamaah. Hari Rabu, 11 Maret 2015, semua unsur Muspika datang ke Desa Kersamaju supaya menghentikan pembangunan selain diminta agar dihentikan pembangunannya. Amil Desa dan ketua Karang Taruna meminta agar masjid dikembalikan pada ukuran semula. Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Jafar Ahmad yang membina jemaat Kersamaju disuruh keluar dari ruangan, tidak boleh menghadiri pertemuan dengan alasan Jafar Ahmad bukan warga Dusun Gadel Desa Kersamaju.

<strong>Kronologi Penyegelan Masjid Al Furqon tanggal 31 Maret 2015</strong>

Senin, 30 Maret 2015, pukul 11.00 WIB, datang anggota Satpol PP sebanyak 2 mobil kijang dengan menyatakan alasan pada pihak Jemaat Ahmadiyah bahwa mereka mendapat tugas untuk menghentikan pembangunan masjid.

Satpol PP tidak memperlihatkan surat tugas saat kedatangan tersebut. Satpol PP tidak memberikan kesempatan bertanya pada anggota ataupun pengurus Jemaat Ahmadiyah Kersamaju dan memyatakan bahwa penghentian pembangunan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Saat pengurus Jemaat Ahmadiyah mendatangi Kepala Desa dan meminta agar masalah Ahmadiyah dimusyawarahkan, kepala desa menyatakan bahwa sore hari akan diadakan pertemuan di Kejaksaan dan ia menegaskan bahwa seluruh pihak terkait akan dilibatkan. Namun dalam kenyataannya, pertemuan di Kejaksaan pada tanggal 30 Maret 2015, Jemaat Ahmadiyah tidak menerima undangan. Saat hal ini kembali dikonfirmasi, Kepala Desa Kersamaju menyatakan bahwa mungkin pihak Jemaat Ahmadiyah akan diundang seminggu kemudian.

Pada sore hari, 2 Intel dari polres, sekitar pukul 15.00 WIB, datang ke lokasi. Hingga malam hari suasana kondusif.

Selasa, 31 Maret 2015, salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah mendapat informasi bahwa kepala dusun mendapat perintah dari kepala desa agar datang ke Kampung Gadel tempat di mana Masjid Al-Furqon berada dengan memakai seragam.

Salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah lainnya menyatakan bahwa ia menerima informasi dari Satpol PP bahwa akan ada ‘pihak ketiga’ yang datang menyegel Masjid, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga tersebut.

Aparat kepolisian telah berada di lokasi sekitar pukul 06.00 WIB dan pengurus maupun anggota Jemaat Ahmadiyah tidak mengetahui bahwa akan ada penyegelan Masjid.

Pukul 08.30 WIB, Satpol PP datang langsung menyegel Masjid dan pihak aparat kepolisian yang berjaga dengan senjata lengkap anti huru-hara memberi jalan bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugas. Pihak Jemaat Ahmadiyah tidak sedikitpun diberi kesempatan untuk bertanya dan mengajukan keberatan.

Dalam segel yang dilakukan oleh Satpol PP, tertulis penyegelan dilakukan karena pembangunan tidak memiliki IMB, Satpol PP datang tanpa memperlihatkan surat tugas. Pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Kabupaten Tasikmalaya bahkan mengusir setiap orang yang datang dari luar Kersamaju, mubaligh yang membina anggota Jemaat Ahmadiyah Kersamaju diusir oleh kapolres dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan ia tidak sedikitpun memberi kesempatan untuk berbicara atau sekedar mengajukan pertanyaan.

Ketua Satpol PP Imam Ghozali memperingatkan bagi siapapun yang coba-coba membuka segel ia mengancam akan mempidanakan.

Satpol PP memaksa pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk menandatangani berita acara penyegalan, pengurus yang menandatangi berita acara tidak mengetahui lengkap isi berita acara dan salinan berita acara tersebut tidak diberikan kepada pihak Jemaat Ahmadiyah Kersamaju.

Pihak FKUB yang menemui anggota Jemaat Ahmadiyah Kersamaju merasa heran dengan adanya penyegelan Masjid karena selama ini Jemaat Ahmadiyah hidup rukun dengan warga sekitar dan masjid yang kini dibangunpun bertujuan untuk digunakan bersama sebagai tempat ibadah karena di lingkungan sekitar belum ada masjid sebagai sarana ibadah dan pedidikan agama bagi warga baik warga anggota Jemaat Ahmadiyah maupun Non Ahmadi.

Apakah semua bangunan di Dusun Gadel—khususnya—dan Kersamaju
umumnya milik masyarakat, rumah ataupun masjid ber-IMB?  Jika tidak ber-IMB, untuk Ahmadiyah-pun
aturannya yang umum saja. Tetapi jika Jemaat Ahmadiyah harus mengurus IMB maka
Jemaat Ahmadiyah akan mengurus IMB namun jangan dipersulit. Jemaat Ahmadiyah di
Kampung Gadel Desa Kersamaju, 3 bulan yang lalu, sudah mengurus IMB, sudah
mengambil formulir dari Dinas Tata Kota sudah diisi namun ketika mau diminta
tandatangan, kepala desa tidak bersedia menandatangani. Padahal, syarat untuk
mendapatkan IMB harus ada tanda-tangan kepada desa, tanda-tanda kepala
kecamatan, baru mendapat izin dari Dinas Tata Kota.

Sumber: JAI Priatim

Dari Admin: 22 takfiri

FirdausMubarik.com

DI satu sore saya ujug-ujug menerima pesan WhatsApp, Kominfo mengeluarkan edaran pada ISP untuk melakukan sensor terhadap 19 (kemudian menjadi 22) situs berhaluan Islam. Islam macam apa? Dua puluh dua situs ini bisa kita katakan tafsir Islam yang mengajarkan kekerasan atau setidaknya memaklumi kekerasan pada mereka yang berbeda pandangan. Yang berbeda ya sesat dan kafir, itu adalah platform bersama mereka.

Sudah lama saya gerah dengan situs-situs takfiri ini. La piye, mereka ini ada isu Ahmadiyah  bilang “aliran sesat menyesatkan”, gereja dituduh kristenisasi (sejarah Indonesia modern adalah Islamisasi), dan Syiah yang sudah ribuan tahun mereka bilang bukan Islam. Tiap hari komporin isu timur tengah. Beberapa situs bahkan khusus membahas sepak terjang perjuangan ISIS merebut wilayah Irak dan Suriah. Public Relation!

Menarik melihat pemberitaan serangan koalisi Arab terhadap pemberontak di Yaman. Mereka dengan jelas menggunakan kata Syiah Houtsi sebagai penyebutan kelompok pemberontak. Bisa disimpulkan situs-situs ini punya afiliasi ideologi yang kuat dengan ISIS, Arab Saudi dan Anti Syiah. Nah yang malu-malu mereka sebut adalah dukungan Amerika Serikat plus Israel dalam serangan koalisi Arab. Hanya kiblat.net yang memberitakan koalisi Arab Saudi – Israel – Amerika Serikat.

Saya pingin pites satu-satu situs ini. Bukan mencerahkan, malah bikin pembaca meluap-luap api kebencian. Tidak serta merta membaca akan menyebabkan tindakan kekerasan. Tapi jelas ada relasi mesra antara pelaku kekerasan dengan situs takfiri.

Tentu saya senang kalau situs ini lenyap. Jadi saya dukung edaran Kominfo tadi.

Tunggu dulu.

Masalahnya  Kominfo melakukan sensor sepihak, tanpa prosedur hukum jelas dan transparan. Hanya berbekal permintaan BNPT. Buat saya situs website layaknya buku dan koran adalah medium informasi warga. Disana ada hak-hak warga untuk memperoleh informasi yang benar dan berguna. Secara umum saya tidak setuju negara turut campur terlalu dalam atas apa yang – bisa dan tidak bisa –  dibaca, ditonton dan dinikmati oleh warga.

Mahkamah Konstitusi sudah mencabut kewenangan Kejaksaan Agung melakukan bredel atau penarikan buku. Kini mekanisme bredel masih bisa dilakukan, hanya saja harus melalui proses pengadilan.

Kasus-kasus sengketa media (TV, radio dan cetak) harus melalui mediasi atau uji etik Dewan Pers sebelum polisi menerapkan pasal pidana. Media online punya tabiat khusus, dengan adanya UU ITE sengketa media online bisa dipidanakan lewat pasal-pasal karet. Dan kekaretan UU ITE ini punya korban yang menumpuk.

Kembali lagi, saya tidak suka dengan dua puluh dua situs takfiri dan corong ISIS, dan saya percaya hidup lebih tenang tanpa mereka. Tetap, penutupan situs-situs harus memakai prosedur hukum yang jelas. Macam apa?

Pertama, situs-situs yang mengajarkan kekerasan secara langsung bisa dijerat dengan mekanisme “hate speech“, preseden ini pernah terjadi pada siaran radio yang menggerakkan konflik Rwanda. Dalam kasus terorisme ada banyak pasal bisa dimainkan oleh negara, dus bukan berarti mekanisme sidang bisa dilewati.

Kedua, situs yang memberikan fakta palsu bisa disentil lewat Dewan Pers, jika terbukti bersalah Dewan Pers bisa menjatuhkan peringatan hingga sangsi. Ini macam kasus siaran “Empat Mata” si Tukul Arwana. Situs kategori ini umumnya adalah metamorfosa tabloid-tabloid Islam era 2000’an.

Dua hal diatas harus melalui uji hukum yang jelas dan transparant. Pihak yang terancam sangsi harus memiliki kesempatan untuk membela diri dengan pantas.

Sementara situs-situs yang jualan ideologi harus dipandang sebagai musuh ideologis. Cara menghadapi ya dengan tulisan lagi. Biarkan masyarakat yang memilih ide-ide mana yang layak tumbuh berkembang di Indonesia.

Dan mengapa situs berbahaya diatas tidak bisa disensor begitu saja? Begini, manusia menurut ajaran Islam punya derajat lebih tinggi dari Malaikat. Bukan karena manusia lebih “baik” dari malaikat, tetapi karena manusia punya akal. Kemerdekaan manusia untuk memilik “baik” dan “buruk” inilah yang menjadikan ia istimewa. Memaksa manusia menjadi malaikat dengan serta-merta sejatinya merendahkan martabat manusia.

Selain itu sensor itu enggak efektif bung, ada banyak cara media ini akan kembali dengan cepat. Alih-alih membasmi peradaran mediatakfiri, negara bisa jadi malah memberi promosi gratis buat mereka.

Kronologi penutupan paksa Masjid Al-Furqon Kampung Gadel, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya

image

MASJID Al-Furqon dibangun oleh anggota Jemaat Ahmadiyah yang berada di lingkungan RT 03, RW 04, Desa Kersamaju, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Di desa tersebut terdapat sebanyak 141 anggota Jemaat Ahmadiyah. Pada awal pembangunan tahun 1998, bangunan hanya berupa panggung yang terbuat dari kayu. Masjid pernah mengalami perusakan oleh massa yang tak dikenal oleh warga setempat pada tahun 2000.

Pada bulan Okotober 2014, anggota Jemaat Ahmadiyah berinisiatif merenovasi Masjid dengan bangunan permanen, proses renovasi telah diketahui oleh aparat desa dan tidak ada masalah meski kemudian saat berjalannya renovasi pihak pemerintah desa dan unsur Muspika tidak menyenangi pembangunan ini dan meminta agar pembangunan dihentikan. Renovasi terus dilanjutkan mengingat kebutuhan anggota Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan ibadah di Masjid sangat mendesak karena bangunan sebelumnya tidak memadai untuk kegiatan ibadah sebagai kewajiban seorang yang beriman.

Proses renovasi masjid yang semula berukuran 4 kali 8 meter diperluas menjadi 5 kali 10 meter karena untuk menampung lebih banyak jamaah. Hari Rabu, 11 Maret 2015, semua unsur Muspika datang ke Desa Kersamaju supaya menghentikan pembangunan selain diminta agar dihentikan pembangunannya. Amil Desa dan ketua Karang Taruna meminta agar masjid dikembalikan pada ukuran semula. Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Jafar Ahmad yang membina jemaat Kersamaju disuruh keluar dari ruangan, tidak boleh menghadiri pertemuan dengan alasan Jafar Ahmad bukan warga Dusun Gadel Desa Kersamaju.

<strong>Kronologi Penyegelan Masjid Al Furqon tanggal 31 Maret 2015</strong>

Senin, 30 Maret 2015, pukul 11.00 WIB, datang anggota Satpol PP sebanyak 2 mobil kijang dengan menyatakan alasan pada pihak Jemaat Ahmadiyah bahwa mereka mendapat tugas untuk menghentikan pembangunan masjid.

Satpol PP tidak memperlihatkan surat tugas saat kedatangan tersebut. Satpol PP tidak memberikan kesempatan bertanya pada anggota ataupun pengurus Jemaat Ahmadiyah Kersamaju dan memyatakan bahwa penghentian pembangunan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Saat pengurus Jemaat Ahmadiyah mendatangi Kepala Desa dan meminta agar masalah Ahmadiyah dimusyawarahkan, kepala desa menyatakan bahwa sore hari akan diadakan pertemuan di Kejaksaan dan ia menegaskan bahwa seluruh pihak terkait akan dilibatkan. Namun dalam kenyataannya, pertemuan di Kejaksaan pada tanggal 30 Maret 2015, Jemaat Ahmadiyah tidak menerima undangan. Saat hal ini kembali dikonfirmasi, Kepala Desa Kersamaju menyatakan bahwa mungkin pihak Jemaat Ahmadiyah akan diundang seminggu kemudian.

Pada sore hari, 2 Intel dari polres, sekitar pukul 15.00 WIB, datang ke lokasi. Hingga malam hari suasana kondusif.

Selasa, 31 Maret 2015, salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah mendapat informasi bahwa kepala dusun mendapat perintah dari kepala desa agar datang ke Kampung Gadel tempat di mana Masjid Al-Furqon berada dengan memakai seragam.

Salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah lainnya menyatakan bahwa ia menerima informasi dari Satpol PP bahwa akan ada ‘pihak ketiga’ yang datang menyegel Masjid, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga tersebut.

Aparat kepolisian telah berada di lokasi sekitar pukul 06.00 WIB dan pengurus maupun anggota Jemaat Ahmadiyah tidak mengetahui bahwa akan ada penyegelan Masjid.

Pukul 08.30 WIB, Satpol PP datang langsung menyegel Masjid dan pihak aparat kepolisian yang berjaga dengan senjata lengkap anti huru-hara memberi jalan bagi Satpol PP untuk melaksanakan tugas. Pihak Jemaat Ahmadiyah tidak sedikitpun diberi kesempatan untuk bertanya dan mengajukan keberatan.

Dalam segel yang dilakukan oleh Satpol PP, tertulis penyegelan dilakukan karena pembangunan tidak memiliki IMB, Satpol PP datang tanpa memperlihatkan surat tugas. Pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Kabupaten Tasikmalaya bahkan mengusir setiap orang yang datang dari luar Kersamaju, mubaligh yang membina anggota Jemaat Ahmadiyah Kersamaju diusir oleh kapolres dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan ia tidak sedikitpun memberi kesempatan untuk berbicara atau sekedar mengajukan pertanyaan.

Ketua Satpol PP Imam Ghozali memperingatkan bagi siapapun yang coba-coba membuka segel ia mengancam akan mempidanakan.

Satpol PP memaksa pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk menandatangani berita acara penyegalan, pengurus yang menandatangi berita acara tidak mengetahui lengkap isi berita acara dan salinan berita acara tersebut tidak diberikan kepada pihak Jemaat Ahmadiyah Kersamaju.

Pihak FKUB yang menemui anggota Jemaat Ahmadiyah Kersamaju merasa heran dengan adanya penyegelan Masjid karena selama ini Jemaat Ahmadiyah hidup rukun dengan warga sekitar dan masjid yang kini dibangunpun bertujuan untuk digunakan bersama sebagai tempat ibadah karena di lingkungan sekitar belum ada masjid sebagai sarana ibadah dan pedidikan agama bagi warga baik warga anggota Jemaat Ahmadiyah maupun Non Ahmadi.

Apakah semua bangunan di Dusun Gadel—khususnya—dan Kersamaju
umumnya milik masyarakat, rumah ataupun masjid ber-IMB?  Jika tidak ber-IMB, untuk Ahmadiyah-pun
aturannya yang umum saja. Tetapi jika Jemaat Ahmadiyah harus mengurus IMB maka
Jemaat Ahmadiyah akan mengurus IMB namun jangan dipersulit. Jemaat Ahmadiyah di
Kampung Gadel Desa Kersamaju, 3 bulan yang lalu, sudah mengurus IMB, sudah
mengambil formulir dari Dinas Tata Kota sudah diisi namun ketika mau diminta
tandatangan, kepala desa tidak bersedia menandatangani. Padahal, syarat untuk
mendapatkan IMB harus ada tanda-tangan kepada desa, tanda-tanda kepala
kecamatan, baru mendapat izin dari Dinas Tata Kota.

Sumber: JAI Priatim

Press Release Tanggapan Ahmadiyah Priangan Timur Atas Pernyataan Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

[email protected]

Subject: Press Release Ahmadiyah Priangan Timur

Press Release Tanggapan Ahmadiyah Priangan Timur Atas Pernyataan Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

Kabar Priangan edisi Jumat (20/3), hal. 5, menurunkan berita berjudul: Tim Penanganan JAI Banjar Gelar Pertemuan.

Berikut tanggapan kami:

1. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar seharusnya mencari solusi untuk memenuhi hak-hak beragama warga Ahmadiyah di Kota Banjar. Sekecil apa pun warga Ahmadiyah di Kota Banjar, mereka adalah warga masyarakat Kota Banjar dan warga Bangsa Indonesia. Mereka berhak mendapatkan hak beragama mereka sebagaimana dijamin oleh negara dan konstitusi UUD 1995.

2. Pertemuan Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar, Kamis (19/3), bukan/tidak mencari solusi  untuk memenuhi hak  warga Ahmadiyah mendapatkan hak-hak beragamanya. Pertemuan itu hanya mengintimidasi warga Ahmadiyah agar tunduk pada Keputusan Walikota Banjar yg membekukakn Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar. Masa, Pertemuan antara Tim Penangangan JAI Kota Banjar dengan JAI Kota Banjar menghadirkan massa FPI. Masa, yang ditanya setuju Ahmadiyah tunduk pada keputusan Walikoa, massa FPI. Seharusnya yg ditanya Ahmadiyah. Dan seharusnya pertemuan itu berlangsung tertutup, menampung sebanyak-banyaknya aspirasi dari Ahmadiyah kemudian dicarikan jalan keluarnya yg seadil-adilnya. Sudah 3 tahun hak beragama warga Ahmadiyah di Kota Banjar di pasung Pemerintah Kota Banjar.

3. Ahmadiyah Kota Banjar jelas menolak Keputusan Walikota Banjar tahun 2011 yg membekukakan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar. Keputusan itu bertentangan dengan SKB dan UUD 1945.

4. Yang mengatur relasi Ahmadiyah dan masyarakat sudah ada SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI tahun 2008. SKB adalah keputusan tertinggi Pemerintah RI. Pemerintah Daerah – dalam hal ini Walikota Banjar, tidak perlu membuat peraturan baru, tinggal berpedoman dan melaksanakan SKB.

5. Jika Ahmadiyah shalat berjamaah dibekuka, dianggap meresahkan msayarakat, kelompok intoleran radikal anarkis yg selama ini menentang Ahmadiyah dan merusak masjid Ahmadiyah juga harus dibekukan, karena SKB bukan hanya untuk Ahmadiyah tapi juga untuk masyarakat khususnya masyarakat intoleran radikal anarkis. Kalau Ahmadiyah shalat dilarang, yang intoleran radikal anarkis merusak masjid dibiarkan, itu sama saja dengan membiarkan inteloransi dan radikalisme tumbuh berkembang. Dan aneh juga, masa orang shalat dilarang, sementara intoleransi, radkalisme dan anarkisme dibiarkan.

6. Ahmadiyah adalah organisasi legal formal berbadan hukum dgn SK Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 Tgl.13-3-1953, Tambahan berita negara RI, tanggal 31 Maret 1953, nomor 26. Selama badan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia belum dicabut, Jemaat Ahmadiyah Indonesia akan tetap eksis termasuk di Kota Banjar, karena Banjar bagian integral dari NKRI.

Terimakasih.

Salam dan hormat:
H. Muhammad Syaeful Uyun
(Mubaligh Ahmadiyah Priangan Timur

Press Release Tanggapan Ahmadiyah Priangan Timur Atas Pernyataan Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

[email protected]

Subject: Press Release Ahmadiyah Priangan Timur

Press Release Tanggapan Ahmadiyah Priangan Timur Atas Pernyataan Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar

Kabar Priangan edisi Jumat (20/3), hal. 5, menurunkan berita berjudul: Tim Penanganan JAI Banjar Gelar Pertemuan.

Berikut tanggapan kami:

1. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar seharusnya mencari solusi untuk memenuhi hak-hak beragama warga Ahmadiyah di Kota Banjar. Sekecil apa pun warga Ahmadiyah di Kota Banjar, mereka adalah warga masyarakat Kota Banjar dan warga Bangsa Indonesia. Mereka berhak mendapatkan hak beragama mereka sebagaimana dijamin oleh negara dan konstitusi UUD 1995.

2. Pertemuan Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar, Kamis (19/3), bukan/tidak mencari solusi  untuk memenuhi hak  warga Ahmadiyah mendapatkan hak-hak beragamanya. Pertemuan itu hanya mengintimidasi warga Ahmadiyah agar tunduk pada Keputusan Walikota Banjar yg membekukakn Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar. Masa, Pertemuan antara Tim Penangangan JAI Kota Banjar dengan JAI Kota Banjar menghadirkan massa FPI. Masa, yang ditanya setuju Ahmadiyah tunduk pada keputusan Walikoa, massa FPI. Seharusnya yg ditanya Ahmadiyah. Dan seharusnya pertemuan itu berlangsung tertutup, menampung sebanyak-banyaknya aspirasi dari Ahmadiyah kemudian dicarikan jalan keluarnya yg seadil-adilnya. Sudah 3 tahun hak beragama warga Ahmadiyah di Kota Banjar di pasung Pemerintah Kota Banjar.

3. Ahmadiyah Kota Banjar jelas menolak Keputusan Walikota Banjar tahun 2011 yg membekukakan Jemaat Ahmadiyah di Kota Banjar. Keputusan itu bertentangan dengan SKB dan UUD 1945.

4. Yang mengatur relasi Ahmadiyah dan masyarakat sudah ada SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI tahun 2008. SKB adalah keputusan tertinggi Pemerintah RI. Pemerintah Daerah – dalam hal ini Walikota Banjar, tidak perlu membuat peraturan baru, tinggal berpedoman dan melaksanakan SKB.

5. Jika Ahmadiyah shalat berjamaah dibekuka, dianggap meresahkan msayarakat, kelompok intoleran radikal anarkis yg selama ini menentang Ahmadiyah dan merusak masjid Ahmadiyah juga harus dibekukan, karena SKB bukan hanya untuk Ahmadiyah tapi juga untuk masyarakat khususnya masyarakat intoleran radikal anarkis. Kalau Ahmadiyah shalat dilarang, yang intoleran radikal anarkis merusak masjid dibiarkan, itu sama saja dengan membiarkan inteloransi dan radikalisme tumbuh berkembang. Dan aneh juga, masa orang shalat dilarang, sementara intoleransi, radkalisme dan anarkisme dibiarkan.

6. Ahmadiyah adalah organisasi legal formal berbadan hukum dgn SK Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 Tgl.13-3-1953, Tambahan berita negara RI, tanggal 31 Maret 1953, nomor 26. Selama badan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia belum dicabut, Jemaat Ahmadiyah Indonesia akan tetap eksis termasuk di Kota Banjar, karena Banjar bagian integral dari NKRI.

Terimakasih.

Salam dan hormat:
H. Muhammad Syaeful Uyun
(Mubaligh Ahmadiyah Priangan Timur

tamu Amrik main ke masjid

image

BERANGKAT dari “Gang Sekolah” Kebayoran, Muballigh Wilayah JAI DKI Jakarta Maulana Iskandar Ahmad Gumay pergi ke Masjid Al-Hidayah JAI cabang Depok di Sawangan. Maulana Gumay didampingi istrinya.

Di Sawangan, ada para pengurus badan-badan Kebayoran, yaitu Sekretaris Ummur Kharijiah Darisman Broto, Sekretaris Tabligh Fazel-e-Mujeeb, dan Nazim Isyaat MKAI Kebayoran Firdaus Mubarik, Sabtu (14/3) pagi.

Ternyata, Darisman dan Mujeeb berangkat dari rumahnya masing-masing ke Masjid Al-Hidayah Sawangan.

Di Sawangan, JAI kedatangan tamu-tamu asal negeri Paman Sam. Mereka terdiri dari enam laki-laki dan empat perempuan, ditambah satu orang yang merupakan ketua rombongan.

Kedatangan mereka didampingi Firdaus Mubarik dan seorang warga Ahmadi DKI Jakarta Rizka Argadianti Rahmah. Firdaus dan Rizka mendampingi rombongan tetamu via bis sejak dari Universitas Indonesia di Depok.

Ketua rombongan tamu mengatakan bahwa mereka berasal dari universitas di California Selatan. Mereka baru lulus dan sedang mempelajari agama-agama di Indonesia terutama agama minoritas.

Dalam kunjungan mereka ke Indonesia selama delapan hari ini, pun ketua rombongan mengatakan, mereka akan lanjut ke Yogyakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Rombongan disambut oleh Muballigh JAI Depok Maulana Farid Mahmud Ahmad dan Bapak Ketua Yendra beserta jajaran pengurusnya.

Selama acara berlangsung, hadirin didampingi Dokter Ghia Pratama Putra sebagai penerjemah dan Tauhid Tjakraadisoerja sebagai moderator. Acara diakhiri dengan doa, makan siang, ramah tamah, dan foto bersama.


Reporter: Darisman Broto
Foto: Darisman Broto, Firdaus Mubarik, & Abimanyu
Editor: Rahmat Ali

tamu Amrik main ke masjid

image

BERANGKAT dari “Gang Sekolah” Kebayoran, Muballigh Wilayah JAI DKI Jakarta Maulana Iskandar Ahmad Gumay pergi ke Masjid Al-Hidayah JAI cabang Depok di Sawangan. Maulana Gumay didampingi istrinya.

Di Sawangan, ada para pengurus badan-badan Kebayoran, yaitu Sekretaris Ummur Kharijiah Darisman Broto, Sekretaris Tabligh Fazel-e-Mujeeb, dan Nazim Isyaat MKAI Kebayoran Firdaus Mubarik, Sabtu (14/3) pagi.

Ternyata, Darisman dan Mujeeb berangkat dari rumahnya masing-masing ke Masjid Al-Hidayah Sawangan.

Di Sawangan, JAI kedatangan tamu-tamu asal negeri Paman Sam. Mereka terdiri dari enam laki-laki dan empat perempuan, ditambah satu orang yang merupakan ketua rombongan.

Kedatangan mereka didampingi Firdaus Mubarik dan seorang warga Ahmadi DKI Jakarta Rizka Argadianti Rahmah. Firdaus dan Rizka mendampingi rombongan tetamu via bis sejak dari Universitas Indonesia di Depok.

Ketua rombongan tamu mengatakan bahwa mereka berasal dari universitas di California Selatan. Mereka baru lulus dan sedang mempelajari agama-agama di Indonesia terutama agama minoritas.

Dalam kunjungan mereka ke Indonesia selama delapan hari ini, pun ketua rombongan mengatakan, mereka akan lanjut ke Yogyakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Rombongan disambut oleh Muballigh JAI Depok Maulana Farid Mahmud Ahmad dan Bapak Ketua Yendra beserta jajaran pengurusnya.

Selama acara berlangsung, hadirin didampingi Dokter Ghia Pratama Putra sebagai penerjemah dan Tauhid Tjakraadisoerja sebagai moderator. Acara diakhiri dengan doa, makan siang, ramah tamah, dan foto bersama.


Reporter: Darisman Broto
Foto: Darisman Broto, Firdaus Mubarik, & Abimanyu
Editor: Rahmat Ali

weekend-an sambil badminton-an

image

WEEKEND-an sembari badminton-an. Itu yang dilakukan para pecinta olahraga bulutangkis dalam wadah Persatuan Bulutangkis (PB) Alhidayah Kebayoran Lama Selatan. Sabtu (14/3) pagi mereka sudah pada di lapangan GOR Jaya dekat SDN Pondok Labu 13.

PB Alhidayah melakukan tandang, silaturahmi sambil main bareng, ke kandang PB Wigan Pondok Labu. Dari hasil main bareng ini, PB Alhidayah kalah skor 3-5 dari PB Wigan.

Dari kawan-kawan PB Wigan mengatakan, mereka senang dengan kedatangan PB Alhidayah. PB Wigan meminta agar PB Alhidayah jangan kapok untuk datang jika diundang lagi.

Ada duabelas atlet yang hadir dari PB Alhidayah. Mereka adalah Maman Karnani, Abdu Azis Djamaluddin, Bukhari, Irfan, Yustiar Lukas, Sutrisno Abdul Malik, Attaul Quddus, Muhammad Sadiq Anwar, Abimanyu, Zafrullah Basyir Ahmad, Sopwatur Rohman dan Ashraf.

PB Alhidayah didirikan pada tahun 1980an di Masjid Alhidayah oleh jamaah muslim Ahmadiyyah atau Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di cabang Kebayoran, bertempat di Gang Sekolah Nomor 18, RT 001, RW 01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Seiring bertambah waktu, kini PB Alhidayah berada di bawah pengawasan kepengurusan bidang sehat jasmani organisasi badan Majelis Ansharullah Ahmadiyyah Indonesia Cabang Kebayoran.

PB Alhidayah adalah wadah silaturahmi bagi para Ahmadi lintas badan yang gandrung kepada olahraga bulutangkis. Saban Senin dan Kamis pukul 18.00 hingga 20.00 WIB, PB Alhidayah selalu mengadakan main bareng di lapangan GOR Kecamatan Kebayoran Lama.

PB Alhidayah tak hanya melulu warga Ahmadi di cabang Kebayoran saja yang bergabung. Ia menerima juga warga Ahmadi dari berbagai cabang, meski tidak aktif, misalnya dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Lenteng Agung, Depok, Peninggilan, Perigi-Pondok Aren, Tangerang, dan Serua. PB Alhidayah bahkan terbuka dan disupport oleh kawan-kawan dari Non Ahmadi.

Para insan bulutangkis di PB Alhidayah meyakini bahwa melalui sport dan olahraga, segala sesuatu bisa dicairkan dan dipertemukan. Sport bikin orang jadi sportif, lurus, jujur, dan berintegritas. Aamiin. 

Reporter: Sutrisno Abdul Malik
Editor: Rahmat Ali

weekend-an sambil badminton-an

image

WEEKEND-an sembari badminton-an. Itu yang dilakukan para pecinta olahraga bulutangkis dalam wadah Persatuan Bulutangkis (PB) Alhidayah Kebayoran Lama Selatan. Sabtu (14/3) pagi mereka sudah pada di lapangan GOR Jaya dekat SDN Pondok Labu 13.

PB Alhidayah melakukan tandang, silaturahmi sambil main bareng, ke kandang PB Wigan Pondok Labu. Dari hasil main bareng ini, PB Alhidayah kalah skor 3-5 dari PB Wigan.

Dari kawan-kawan PB Wigan mengatakan, mereka senang dengan kedatangan PB Alhidayah. PB Wigan meminta agar PB Alhidayah jangan kapok untuk datang jika diundang lagi.

Ada duabelas atlet yang hadir dari PB Alhidayah. Mereka adalah Maman Karnani, Abdu Azis Djamaluddin, Bukhari, Irfan, Yustiar Lukas, Sutrisno Abdul Malik, Attaul Quddus, Muhammad Sadiq Anwar, Abimanyu, Zafrullah Basyir Ahmad, Sopwatur Rohman dan Ashraf.

PB Alhidayah didirikan pada tahun 1980an di Masjid Alhidayah oleh jamaah muslim Ahmadiyyah atau Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di cabang Kebayoran, bertempat di Gang Sekolah Nomor 18, RT 001, RW 01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Seiring bertambah waktu, kini PB Alhidayah berada di bawah pengawasan kepengurusan bidang sehat jasmani organisasi badan Majelis Ansharullah Ahmadiyyah Indonesia Cabang Kebayoran.

PB Alhidayah adalah wadah silaturahmi bagi para Ahmadi lintas badan yang gandrung kepada olahraga bulutangkis. Saban Senin dan Kamis pukul 18.00 hingga 20.00 WIB, PB Alhidayah selalu mengadakan main bareng di lapangan GOR Kecamatan Kebayoran Lama.

PB Alhidayah tak hanya melulu warga Ahmadi di cabang Kebayoran saja yang bergabung. Ia menerima juga warga Ahmadi dari berbagai cabang, meski tidak aktif, misalnya dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Lenteng Agung, Depok, Peninggilan, Perigi-Pondok Aren, Tangerang, dan Serua. PB Alhidayah bahkan terbuka dan disupport oleh kawan-kawan dari Non Ahmadi.

Para insan bulutangkis di PB Alhidayah meyakini bahwa melalui sport dan olahraga, segala sesuatu bisa dicairkan dan dipertemukan. Sport bikin orang jadi sportif, lurus, jujur, dan berintegritas. Aamiin. 

Reporter: Sutrisno Abdul Malik
Editor: Rahmat Ali